news
UMUM
Anggaran Kecil, PODSI Berencana Pangkas Honor Atlet
23 May 2019 13:20 WIB
berita
Tim LM8+ (DOK. INASGOC)
JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PB PODSI) dalam situasi sulit. Anggaran yang tak sesuai harapan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) jadi penyebab tidak ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU) dana pemusatan latihan nasional (pelatnas) 2019.

Wakil Ketua Umum PB PODSI Budiman Setiawan mengatakan, anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah tak masuk akal. Menangani sekitar 60-an atlet untuk rowing, kano/kayak, dan perahu naga, PODSI hanya mendapat Rp 12 miliar.




Baca Juga :
- PB Perbakin Targetkan 3 Medali Emas di SEA Games 2019
- Dikunjungi Menpora, PB Perbakin Keluhkan Stok Peluru




Angka ini jauh menurun jika dibandingkan dengan pelatnas Asian Games XVIII/2018 Jakarta-Palembang. Saat itu, PODSI mendapat dukungan maksimal, yakni Rp 39 miliar. Hasilnya, rowing sanggup menyumbangkan satu emas dalam ajang tersebut.

“Anehnya, anggaran tersebut katanya hanya untuk satu cabang olahraga. Padahal, PODSI ini kan menangani tiga (rowing, kano/kayak, dan perahu naga). Jadi, dana Rp 12 miliar sangat jauh dari harapan,” ujar Budiman kepada TopSkor, Rabu (22/5).


Baca Juga :
- Indonesia Bagi Kekuatan di Dua Turnamen, Guna Maksimalkan Potensi Poin Olimpiade
- Daftar Pemain Timnas Putri Indonesia


Sekadar informasi, untuk SEA Games 2019, PODSI mengajukan Rp 34 miliar kepada Kemenpora. Budiman pun menuturkan, Rp 12 miliar hanya cukup untuk membiayai makan dan akomodasi atlet yang masuk proyeksi tim nasional (timnas).

Dengan kata lain, mustahil bagi PODSI untuk memberikan peralatan baru serta memberangkatkan atlet untuk mengikuti training camp (TC) maupun try-out (TO) ke luar negeri. “Kalau seperti ini, persiapan nggak maksimal,” katanya.

Belum lagi, PODSI juga harus memikirkan anggaran untuk mengikutsertakan atlet dalam kualifikasi Olimpiade Tokyo XXXII/2020. Untuk mengikuti rangkaian turnamen itu, tentu tak sedikit anggaran yang harus mereka keluarkan.

Adapun dalam SEA Games Filipina yang berlangsung 30 November-10 Desember, PODSI mendapat target sembilan emas dari tiga disiplin cabang tersebut. Jika anggaran yang diberikan tidak memadai seperti Asian Games 2018, akan sulit diwujudkan.

“Kalau akhirnya cuma (mendapat) Rp 12 miliar, mustahil lah bagi kami bisa meraih sembilan emas (di SEA Games). Sulit juga bagi kami untuk memperjuangkan kelolosan pedayung ke Olimpiade,” Budi menambahkan.

Awal pekan lalu, PODSI sudah menghadap Kemenpora untuk membahas masalah ini. Budiman pun berharap segera ada titik terang. Paling tidak, Pemerintah mau menambah anggaran karena disiplin dayang dayung andalan di multievent.

Pangkas Honor

Terpisah, Ketua Bidang Hukum PB PODSI Hifni Hasan, mengatakan kalau hanya mendapat Rp 12 miliar, pihaknya kemungkinan memangkas honor atlet. Sebagai catatan, berdasarkan petunjuk teknis Kemenpora, atlet elite dapat Rp 10 juta per orang.

Namun, hal tersebut tak mungkin mereka penuhi jika uang yang nantinya digelontorkan jauh dari pengajuan awal. Untuk itu, Hifni akan mempelajari regulasi, apakah pihaknya diperbolehkan untuk membayar atlet elite di bawah Rp 10 juta.

“Mungkin kalau anggarannya segini, atlet cuma bisa digaji Rp 6 juta. Masalahnya, apakah boleh dengan nominal sebesar itu. Tapi, jika sesuai yang ditetapkan, uangnya tidak ada,” ucap Hifni, juga melalui sambungan telepon, kemarin.

Akibat belum jelasnya anggaran, Hifni mengatakan PODSI memulangkan banyak atlet ke daerah masing-masing. Padahal, awalnya, lebih dari 100 pedayung yang ingin mereka bina. Namun, hanya 60 yang dipertahankan untuk pelatnas SEA Games.

“Awalnya, program pelatnas ini kan berkesinambungan. Tidak hanya SEA Games 2019 dan Olimpiade 2020 tapi SEA Games 2021 dan Asian Games 2022. Sekarang, banyak yang kami serahkan ke daerah masing-masing,” Hifni mengungkapkan.*KRISNA C. DHANESWARA

loading...
L
Penulis
Lily Indriyani Sukmawati
news
news