UMUM
Angkat Besi dan Bulu Tangkis Sepakat Olahraga dan Kepemudaan Dipisah
28 August 2019 13:00 WIB
JAKARTA – Pemerintah merilis rancangan nomenkelatur kementerian kabinet untuk periode 2019-2024. Dalam susunan lembaga pemerintah, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo berencana memisahkan bidang olahraga dan kepemudaan. Dengan kata lain, tak akan ada lagi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Rencananya, kepemudaan akan bergabung dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan untuk olahraga menjadi lembaga tersendiri. Awalnya, banyak pihak memperkirakan, bidang olahraga tetap diurus kementerian dan bernama Kementerian Olahraga (Kemenor).




Baca Juga :
- Hasil Final Bulu Tangkis Denmark Open 2019, Indonesia Juara Umum, Cina Dapat Ampas
- Jadwal Semifinal Bulu Tangkis Denmark Open 2019, Sabtu 19 Oktober




Namun, pada rancangan nomenkelatur, olahraga akan diurus oleh Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK). Adapun LPNK ini bakal dinamai Badan Khusus Olahraga. Instansi inilah yang nantinya akan menjadi penanggung jawab Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON).

Wacana ini mendapat tanggapan dari cabang olahraga (cabor) yang paling banyak menyumbangkan prestasi, angkat besi dan bulu tangkis. Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Angkat Berat, Binaraga, dan Angkat Besi, Seluruh Indonesia (PB PABBSI), Djoko Pramono berpandangan, kedua bidang itu memang harus terpisah.


Baca Juga :
- Jadwal Final Bulu Tangkis Korea Open 2019, Minggu 29 September
- DKI Jakarta Dominasi Final Bulu Tangkis Perorangan


Djoko menuturkan, selama ini, konsenterasi Kemenpora, terpecah. Untuk itu, dibutuhkan instansi yang bisa fokus menangani olahraga, beserta permasalahan yang selama ini kerap menghinggapi. Terlebih, prestasi olahraga merupakan salah satu hal penting untuk dimiliki Indonesia sebagai sebuah bangsa.

“Jika olahraga dipisah dengan kepemudaan, penyaluran anggaran (pemusatan latihan nasional atau pelatnas) juga bisa fokus. Jadi, saya sangat mendukung adanya pemisahan bidang kepemudaan dan keolahragaan. Apalagi, ke dua bidang ini sebetulnya jauh berbeda,” ucap Djoko kepada TopSkor, Selasa (27/8).

Hanya, mantan pengurus KONI dan KOI itu berharap jika olahraga tetap ditangani oleh kementerian. Ini agar organisasi-organisasi cabor memiliki pelindung yang jelas. Selama ini, dengan adanya kementerian, induk-induk cabor lebih memiliki kepastian soal pencairan dana pelatnas menuju multievent.

Namun, jika akhirnya harus ditangani oleh LPNK, Djoko tetap berharap pelayanan pemerintah terhadap olahraga tidak akan berkurang. Nantinya, Badan Khusus Olahraga juga harus mampu memberikan pengayoman kepada para pengurus cabor maupun atlet, mengingat jumlahnya tergolong banyak.

Jangan sampai, pengurus cabor kebingungan dengan kebijakan demi kebijakan yang harus diambil. “Sebetulnya, apa pun bentuknya nanti, cabor harus langsung mendapat perlindungan dari pemerintah melalui lembaganya. Tapi, jika tetap ada kementerian, akan sangat bagus,” ujar pria 77 tahun itu. 

Senada dengan Djoko, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI), Achmad Budiharto, juga mengatakan perlunya pemisahaan bidang kepemudaan dan keolahragaan. Pria yang biasa disapa Budi tersebut menyatakan, mengurus olahraga wajib fokus.

Namun, dirinya cukup menyayangkan jika akhirnya Kementerian Olahraga tidak lagi ada. Hanya, Budi menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo karena apa pun keputusan yang diambil, pasti sudah melalui pertimbangan yang matang. Yang terpenting tak mengurangi tugas dan kewajiban.

Pelayanan terhadap olahraga, termasuk bulu tangkis, jangan berkurang. “Bapak Presiden pasti sangat peduli dengan bulu tangkis, apalagi cabang ini kan konsisten menyumbangkan emas. Saya optimistis, segala sesuatunya sudah diperhitungkan dengan matang oleh beliau,” Budi menuturkan.*KRISNA C. DHANESWARA

L
Penulis
Lily Indriyani Sukmawati